🐒 Pertanyaan Untuk Pph Pasal 23

Melalui PMK 69/2022, ada dua jenis pajak fintech yang diatur dalam beleid ini, yakni: 1. Bisnis Pinjaman Online Kena PPh 23 atau PPh 26. Sama seperti jasa lainnya, transaksi pinjaman online juga merupakan objek jasa kena pajak yang dikenakan PPh Pasal 23. Pasal 3 dalam beleid tersebut menegaskan bahwa: Sudah Tepatkah potongan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 kita ? Masih banyak pelaksana kegiatan yang bingung dengan jenis dan tarif pajak pada saat mempertanggungjawabkan kegiatannya. Pertanyaan yang paling sering dilontarkan adalah pajak untuk fotocopy, pembelian snack, pembelian alat tulis kantor, rekanan dengan NPWP Badan atau Orang Pribadi Kewajiban Perpajakan Bendahara Dana Desa. Kewajiban #1: Mendaftarkan Diri Memperoleh NPWP. Kewajiban #2: Potong/Pungut Pajak. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Persewaan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Usaha Jasa Konstruksi. Hadiah Undian. Buka menu “PPh 21” dan dapatkan SPT Masa PPh 21 dan lampiran-lampirannya secara otomatis. Setor PPh 21 secara online. Klik “Bayar”, maka ID billing dan NTPN akan terisi otomatis. Lapor PPh 21 secara online. Klik “Lapor” untuk e-Filing PPh 21 secara gratis. Kesimpulan. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas segala penghasilan. Tangerang Selatan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan mengenai perhitungan pajak PPh Pasal 21, Pasal 23, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 kepada Kepala Sekolah, bendahara, administrasi SMP Kota Tangerang Selatan Gugus 02. Setelah itu, TIM PKM yang terdiri dari lima orang Dosen UNPAM melakukan Forum Dalam kesempatan kali ini, Saya akan sedikit membahas dan mengupas mengenai 5 (lima) pertanyaan yang sering ditanyakan terkait Pajak Penghasilan (PPh) di unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), KPP Madya, dan Kantor Wilayah (Kanwil). Member. 17 February 2014 at 3:42 pm. Dear rekan ortax sekalian, Salam. Mohon bantuan nya ya, saya punya beberapa pertanyaan : 1. Untuk penghasilan yang diterima dari usaha penyewaan kendaraan apakah dikenakan PPh pasal 23, jika pihak penyewa ( pemberi penghasilan) adalah orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP. Apabila mengesampingkan biaya 3M untuk menyederhanakan ilustrasi maka Gaji Tuan A setahun Rp60 juta dikurangkan dengan PTKP senilai Rp54 juta. Berarti, PPh Pasal 21 terutang senilai Rp6 juta X 5% = Rp300.000 per tahun atau Rp25.000 per bulan. Simulasi perhitungan yang disajikan merupakan contoh sederhana dari perhitungan PPh Pasal 21. Ia dikenakan pemotongan PPh pasal 23 apabila pengguna jasa perhotelan adalah instansi pemerintah yang menggunakan dana APBN/APBD dalam prosesnya. Sedangkan untuk PPh pasal 4 ayat 2, ia tidak dikenakan pemotongan atas sewa ruangan, karena ia termasuk ke dalam definisi jasa pelayanan penginapan dan akomodasinya, bukan termasuk sewa tanah dan/atau Rvpb6am.

pertanyaan untuk pph pasal 23